Pengamanan Audiensi di Kantor Dinpermades Kabupaten Pemalang

Tribratanewspemalang – Polres Pemalang melaksanakan pengamanan Audiensi dari Komunitas yang mengatasnamakan Jaringan Transparasi Masyarakat Indonesia dengan Dinpermades yang bertempat di Kantor Dinpermades Kab Pemalang, Selasa (06/11/2018).

Pengamanan yang dilaksanakan oleh personil gabungan Polres Pemalang dan Polsek Pemalang Kota dipimpin oleh Kapolsek Pemalang Kota AKP I Ketut Mara S.H.

Kegiatan audensi dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, sebagai koordinator kegiatan audensi Ketua Umum Jaringan Transparasi Masyarakat Indonesia Sdr. Gatot Yogi.

Audensi membahas mengenai tuntutan dari Forum Jaringan Transparasi Masyarakat Indonesia yaitu :

a. Dasar dan alasan dilakukan pengadaan alat perlengkapan sarana E-Voting yg dibeli oleh desa secara seragam untuk keperluan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pemalang dengan penyedia barang dari jasa PT Konten Indonesia.
b. Mohon penjelasan atas dokumen pengadaan kontrak pengadaan barang dan jasa berupa perangkat alat E-Voting yg dikerjasamakan secara seragam oleh PT Konten Indonesia dan desa-desa di wilayah Kabupaten Pemalang untuk keperluan Pilkades.
c. Mohon penjelasan atas adanya PNS baik dari Dinpermades maupun dari Dinas-dinas di Kabupaten Pemalang yang terlibat sebagai operator sistem alat e-voting dalam pilkades serentak di Kabupaten Pemalang.
d. Terkait dengan legitimasi kotak pemilih yang tidak dihitung pada saat pelaksanaan pilkades serentak.

Kepala Dinpermades Kabupaten Pemalang Bp. Tetuko Raharjo menjelaskan bahwa pengadaan barang dengan menggunakan dana desa karena dalam pengadaan dana desa ada dari salah satu fungsi dana desa yang berfungsi untuk pengembangan peralatan IT di desa

“Pengadaan E-Voting ini masuk unsur tersebut yang merupakan pengembangan IT desa” ungkap Tetuko.

Tetuko menambahkan bahwa terkait legalitas PNS tentang operator E-Voting untuk mendukung kelancaran pilkades, bupati membentuk tenaga teknis lapangan yang di dalamnya termasuk ada PNS dan telah dilatih oleh BPPT.

“Jadi ada dasar hukumnya terkait kita merekrut PNS menjadi operator E-Voting, dan itu ada SK Bupatinya nanti kami beri fotocopy SK nya” Jelasnya.

“Kemudian masalah kotak suara, itu sudah sesuai prosedur yang kita tidak perlu melaksanakan penghitungan dan tidak untuk dibuka, karena alat ini sudah secara otomatis menghitung dan keluar sesuai hasil dan barcodenya ada, karena sejak awal memang prosedurnya seperti itu” tambahnya.

Humas Polres Pemalang

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.