Polres Pemalang Amankan Unjuk Rasa Komunitas Gereh Pethek. Tuntut Penertiban Transportasi di Pemalang

Tribratanewspemalang.com – Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh komunitas Rakyat Gereh Pethek di gedung DPRD Pemalang, Kamis (1/11).

Menurut koordinator aksi, Andi Rustono, aksi yang mereka lakukan bertujuan menuntut pemerintah agar menertibkan bus AKAP (antar Kota Antar Propinsi) sesuai dengan kesepakatan yang ada, menertibkan jalur trayek dan menertibkan angkutan umum berbasis online.

Selain Andi Rustono, beberapa ketua perkumpulan atau paguyuban masyarakat transportasi di Pemalang juga ikut dalam aksi tersebut, seperti Samlawi (Ketua Perkumpulan Bus Tiga perempat Pemalang), Hasan (Ketua Perkumpulan Koperanda/Kota), Muhasyim (Ketua Perkumpulan Bus Elp Pemalang), dan Slamet (Ketua Paguyuban Becak Pemalang).

Wakil ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmi menerima para pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 150-an orang.

Usai diterima oleh Fahmi, dilaksanakan audiensi antara perwakilan para pengunjuk rasa dengan beberapa pihak yang terkait.

Dalam audiensi tersebut, Andi Rustono menyinggung tentang terjadinya gesekan antara angkutan Elf dengan angkutan online beberapa minggu yang lalu.

“Gesekan tersebut sempat diselesaikan di Polsek Taman. Kami di sini hanya ingin ada ketegasan dari Pemerintah Daerah dalam kesepakatan yang ada terkait Angkutan Konvensional dan Online. Tolong angkutan online itu jangan ngetem di tempat-tempat tertentu yang strategis atau tempat ramai,” ujarnya.

Senada dengan Andi Rustono, perwakilan dari perkumpulan atau paguyuban masyarakat transportasi lainya juga mempertanyakan tentang keberadaan angkutan umum berbasis online dan aturan-aturannya.

Menangapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Pemalang, Fahmi menjanjikan akan menampung semua uneg-uneg dari para pengunjuk rasa dan hal tersebut akan disampaikannya dalam rapat koordinasi besok.

“Besok pagi kita akan melakukan rapat koordinasi membahas keputusan yang hari ini panjenengan semua utarakan dan sudah kami dengar, untuk itu kami akan mengundang instansi terkait bersama dengan perwakilan panjenengan semua yang hadir di sini dan perwakilan dari angkutan berbasis online kemudian akan kita koordinasikan bersama,” janjinya.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang diwakili Bambang menjelaskan bahwa bahwa kewenangan angkutan berbasis online merupakan kewenangan pemerintahan pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan.

“Sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan (PM No: 108 tahun 2017) tentang Peraturan Angkutan Online tetapi dibatalkan oleh MK namun ada beberapa pasal yang tidak dibatalkan kalau tidak salah ada 4 pasal, tentang kuota, wilayah operasi, tarif, kode penomoran,” jelasnya.

Bambang juga mengatakan bahwa permasalahan seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kab. Pemalang saja, tetapi di kota-kota lain juga ada.

Kasat Lantas Polres Pemalang diwakili oleh Kanit Dikyasa, Ipda Joko Sri Hartono mengungkapkan tentang banyaknya pengaduan dari warga termasuk ketua paguyuban becak, yang intinya jatah penumpang yang sudah habis diangkut oleh bus tiga perempat dan elf yang lewat ke jalan pemuda, padahal jalur mereka seharusnya Sirandu ke barat.

“Berkaitan dengan hal tersebut kita berharap pemalang bisa tertib dan bersatu sehingga situasi di pemalang ini bisa tercipta situasi yang kondusif dengan duduk bareng dan dikoordinasikan bersama agar dapat menaati kesepakatan yang sudah disepakati,” harapnya.

Humas Polres Pemalang

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.